Belum Waktunya Pembangunan Kampus Menjadi Solusi

Belum Waktunya Pembangunan Kampus Menjadi Solusi

Pendidikan adalah salah kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, namun seiring dengan perkembangan zaman berbagai persoalan dalam dunia pendidikan tidak terhindarkan lagi. Berangkat dari persoalan komersialisasi pendidikan, menurunnya kwualitas pendidikan dan bahkan sampai pada eksploitasi peserta didik (Budak Pendidikan).

Jangan Hancurkan Pikiranmu

Menyebabkan berbagai respon positif dan negative dari berbagai kalangan mencuak kepermukaan, memang kita sadari bersama persoalan pendidikan adalah urgensi yang perlu secepatnya dituntaskan. Karena mengingat pendidikan adalah jantung dari peradaban manusia, dan mengakses pendidikan adalah hak setiap individu.

Namun kewajiban Negara dalam memberikan pendidikan terhadap Rakyat masi terabaikan, dapat kita jumpai Beberapa Daerah yang belum memberikan akses pendidikan terhadap rakyatnya khususnya dalam jenjang Strata satu (S1).

Hal demikian terjadi pada Daerah Kab Buol Sulawesi tengah, yang kemudian menjadi baro meter terhadap pemda Kab Buol. Hingga saat ini masih lalai dalam memberikan akses pendidikan terhadap rakyat Kab Buol.

Persoalan tersebut mendapat respon berbagai kelompok pergerakan Kab Buol, sehingga melahirkan selogan Buol butuh campus. Selogan tersebut sedikit membuat resah  penulis dan pada kesempatan kali ini, izinkan penulis menuangkan keresahannya dalam tulisan ini.

Penulis merasa bahwa Kab Buol belum membutuhkan kampus saat ini, namun Kab Buol membutuhkan peradaban Baru. Kita Perlu bercemin pada Daerah-Daerah tetangga yang telah memiliki Universitas/sekolah tinggi, dengan adanya Universitas/sekolah tinggi belum mampu menjadi solusi untuk persoalan pendidikan, seperti yang sebutkan di atas komersialisasi pendidikan, kwualitas pendidikan, dan eksploitasi peserta didik tidak terjawab dengan ada dan tidak adanya universitas/Sekolah tinggi.

Melainkan penulis merasa gerakan membangun kampus adalah gerakan berdasarkan analisis sempit, mengapa demikian.? Karena kita perlu sadari persoalan pendidikan tidak sesempit lahan kampus. Melainkan persoalan pendidikan adalah persoalan universal yang perlu dicermati dengan prespektif yang universal pula.

Pembangunan Universitas/sekolah Tinggi malahan akan menyebabkan tingkat apatis dan pragmatis akan semakin tinggi, kita dapat melihat tingkat apatis dan pragmatis dalam beberapa konsolidasi terakhir. Jika kita balik logikanya, akan seperti apa tingkat apatis dan pragmatis mereka jika Universitas/Sekolah tinggi berdiri diKab Buol.?

Berikutnya pembangunan Universitas/Sekolah Tinggi akan menyebabkan tingkat eksploitasi yang ikut meningkat, dimana nantinya komerialisasi pendidikan tidak dapat dibendung oleh kelompok Gerakan yang notabene adalah kelompok minoritas.

Selanjutnya adalah kwualitas pendidikan yang tidak dapat dijamin oleh siapapun, bahkan oleh Pemda Kab Buol. Jangan sampai gerakan yang berlatar belakang analisis sempit ini, malahan akan menjerumuskan pemuda kita pada ruang-ruang kebodohan. Secara hitung-hitungan  matematika kelompok yang menginginkan pembangunan Universitas/Sekolah tinggi adalah kelompok minoritas.

penulis sadar dengan tulisan ini  akan banyak mendapatkan kritikan dan pertanyaan mengenai nasib pemuda yang tidak memiliki tempat untuk melanjutakan pendidikan sampai pada strata satu (S1), namun jawabannya adalah membiarkan mereka untuk menempu pendidikan strata satu di Daerah lain, bukan berati Universitas/Sekolah Tinggi yang berada di Daerah lain, telah menjawab persoalan pendidikan yang disebutkan diatas.

Jika persoalannya adalah masalah ekonomi maka biarkanlah mereka melanjutkan pendidikan strata satu di clas jauh yang terdapat di Daerah Kab Buol. Mengapa demikian.? Karena kita harus mengerti pendidikan adalah jalan untuk menuju pembebasan, dengan sedikitnya kesadaran maka pendidikan tidak akan menjadi pembebasan, melainkan akan menjadi alat untuk menindas.

Namun jika mereka dibenturkan dengan persoalan yang semakin besar dalam dunia pendidikan, tidak menutup kemungkinan kesadaran akan terdistribusikan secara merata kepada mereka. Bahwa persoalan pendidikan terdapat pada system bukan pada gedung.

Berangkat dari kesadaran diatas, kelompok minoritas yang menginginkan kampus akan menjadi kelompok mayoritas. Dengan peningkatan jumlah massa, maka dapat merubah persoalan-persoalan dalam pendidikan Kab Buol, karena perbuahan dapat terjadi dengan kesadaran yang merata terhadap massa rakyat.

 Tetapi tanpa kesadaran merata maka pendidikan tidak akan menjadi jalan pembebasan, tetapi akan menjadi penindasan massal.

Demikian tulisan yang dapat disajikan oleh penulis.

Penulis menyadari dengan keterbatasan yang dimilikinya, maka penulis berharap agar kiranya ada kritikan dalam mengembangkan prespektif penulis.

Read More

Kehilangan Akal Sehat

Kehilangan Akal Sehat

Oleh : Dedi Hendrwan S Usia

      Selasa 08 Oktober 2019. kabupaten buol merayakan ulang tahun daerah yang ke 20 tahun, seperti ulang tahun daerah sebelumnya, seluruh rakyat kabupaten buol ikut berperan aktif dalam memeriakan acara tersebut. 

     Namun perayaan tahun ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan perayaan-perayaan sebelumnya, kerana perayaan ulang tahun kabupaten buol yang ke 20 tahun, mendapat respon dari berbagai daerah,  Dan keterlibatan daerah lain dalam pagelaran budaya, kecamatan dan desa-desa ikut tampil dalam memeriakan kegiatan.

dwonload Google

Berbagai atraksi kebudayaan ditampilkan oleh setiap perwakilan daerah, kecamatan,desa, dan instansi-instansi yang ikut terlibat. Dalam proses pagelaran budaya yang berlangsung menghipnotis seluruh penonton hingga tidak terasa waktu berjalan begitu cepat.

Tidak terasa waktu telah menunjukan pukul 16:30 wita, dari tengah-tengah keramaian kita dapat melihat kegembiraan yang terdapat di raut wajah penonton, sampai akhirnya keganjalan terjadi dalam pagelaran budaya yang sedang berlangsung. Ketika salah satu kelompok masyarakat transmigrasi papua mempertontonkan budayanya, dengan spontan penonton menertawakan dan mengejek penampilan tersebut.

      Tindakan spontan yang terjadi sebenarnya telah mendeskreditkan budaya papua. tindakan-tindakan seperti itu telah menunjukan kepada kita  penyakit rasis telah menjadi penyakit kronis masyarakat Indonesia dan bahkan terjangkit pada masyarakat Kab Buol.

Kita tahu bersama ekploitasi dan diskriminasi terhadap rakyat papua sudah mengakar sejak dini dalam kepala masyarakat Indonesia, rakyat papua telah kehilangan kesempatan yang sama dengan suku-suku lain.

“Entah kita sadar atau tidak bahwa kita telah berhutang kehidupan terhadap rakyat papua, kehidupan tanpa kesadaran adalah kehidupan yang kita jalani saat ini”. 

Perlukah obat untuk penyakit Kronis (Rasis)

      Rasisme bukan lagi penyakit akut melainkan telah menjadi penyakit kronis rakyat Indonesia! doktrinasi resisme adalah menuntut seseorang untuk percaya bahwa ada ras yang superior yang kemudian berhak untuk mengatur ras-ras lainnya , kepercayaan inilah yang menciptakan gejolak terhadap bangsa Indonesia, apakah perlu kita mengobatinya.?

Walaupun sebagian kelompok masih saja berfikir untuk masih menggunakan kepercayaan konyol ini, kepercayaan bahwa ikatan ras adalah ikatan abadi yang akan saling menguntungkan. Dibangunnya berbagai organisasi kadearahan dengan dalil kolektifisme, apakah ada kolektifisme dalam satu ras.?

      Apa bedanya kelompok di atas dengan segerombolan ternak.?

mencari sapi maka carilah dalam gerombolan sapi, mencari ayam maka carilah dalam gerombolan ayam, hidup berdasarkan ras adalah kehidupan gerombolan ternak.

Sejak dulu hingga kini gerembolan singa akan menjadi predator bagi gerombolan rusa, secara tidak langsung kelompok yang hidup berdasarkan kepercayaan diatas telah mengklaim akan persamaan mereka dengan hewan liar yang hidup berdasarkan ras.

Terus apa yang kalian banggakan dengan kelompok rasis.?

Menolak rasisme adalah bagian dari akal sehat.

      secara lahiria akal sehat adalah bukti akan kemuliaan manusia dari ciptaan tuhan yang lainnya. Berfikir berlandaskan akal sehat akan menciptakan kelompok-kelompok yang mampu memberikan penilaian yang ojektif, berdasarkan kondisi alam dan ciptaan tuhan lainnya sehingga melahirkan dialektika (perubahan).

      Rasisme ibarat rintangan sementara akal sehat adalah keberanian, dalam kehidupan, manusia di tuntut untuk tetap berjalan maju dan meninggalkan karya-karya dalam kehidupan. Dalam proses perjalanan, manusia akan mendapatkan rintangan-rintangan di depannya, rasisme adalah salah satu rintangan yang tentu akan di dapatkan. Berada dalam posisi maju dan diam memaksakan kita untuk memilih, diam tidak akan menyakiti kita sedangkan maju akan menyakiti kita.

      Melawan rasime atau memilih maju, membutuhkan akal sehat. tidak heran jika banyak yang memilih untuk diam, karena ketidakmampuan untuk menggunakan akal sehat. Karena akal sehat menolak rasisme.

Akal sehat melahirkan Dialektika (perubahan)

      akal sehat adalah cara berfikir manusia untuk menilai sesuatu dengan objektif, berangkat dari akal sehat kita akan semakin percaya bahwa kepercayaan diatas adalah doktrinasi yang diterapkan terhadap rakyat Indonesia, agar terciptanya manusia-manusia individualistic. 

      Sedangkan salah satu tugas dari akal sehat adalah menghancurkan doktrinasi rasisme, karena selama adanya rasisme selamanya kita akan tetap menjadi gerombolan ternak atau gerombolan hewan liar.

      Maka perlunya akal sehat sebagai lawan dari doktrinasi, akal sehat adalah bentuk penyadaran terhadap setiap individu bahwa kolektifisme harus ditanamkan dalam praktek-praktek keseharian. Dan tidak akan ada kolektifisme kalau hanya satu ras, kolektifisme akan terwujud ketika semuanya mau bersatu. Membangun perubahan adalah keharusan bagi akal sehat.

Karena hanya dengan akal sehat kita mampu mewujudkan perubahan, dan meninggalkan kepercayaan rasisme.

Read More

Dokumentasi MayDay 2017

Read More

MayDay 2017; Pernyataan Sikap Aliansi Muda Peduli Buruh (AMPUH)

May Day adalah hari buruh sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Mey disetiap tahunnya oleh rakyat pekerja/buruh di seluruh penjuruh dunia. Momentum May Day dalam tradisi rakyat pekerja/buruh dijadikan sebagai hari kemenangan sekaligus hari perlawanan rakyat pekerja/buruh. Tuntutan untuk mensejahterakan rakyat pekerja/buruh pun selalu dilayangkan kepada rezim penguasa, baik tuntutan normatif maupun tuntutan politis. Rentetan peristiwa sejarah perlawanan kaum buruh sepanjang abad ke 19 seiring dengan industrialisasi di benua Eropa atau sering disebut revolusi industi, dengan kondisi kerja yang tidak layak dan jam kerja yang panjang, berkisar 16-20 jam kerja sehari, menyebabkan perlawanan kaum buruh terjadi dimana-mana. Puncaknya terjadi di Chicago, AS pada tahun 1886, sekitar 50.000 buruh bertumpah ruah turun kejalan, dengan tuntutan pengurangan jam kerja menjadi 8 Jam sehari. Namun bentrokan antar kaum buruh yang dipimpin oleh kaum revolusioner dengan aparat keamanan  menyebabkan tertembaknya 4 orang aktivis buruh dan puluhan orang lainnya luka-luka. Meskipun demikian, tuntutan pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari baru terpenuhi setelah 3 tahun berselang, yaitu pada 1 Mey 1889.

Meski sejak hari itu sampai dengan sekarang peraturan 8 jam kerja sehari telah diberlakukan di seluruh dunia, tidak lantas perjuangan kaum buruh berakhir. Sebab tuntutan kesejahteraan buruh dan rakyat lainnya harus tetap diteriakkan. Apa lagi seiring perkembangan zaman dan semkin matangnya penindasan dan penghisapan melalui system kapitalisme, menyebabkan kontradiksi kelas semakin meruncing antar kelas proletariat dengan kelas kapitalis. Di Indonesia tidak terkecuali, dominasi kelas kapitalis terhadap kelas proletar semakin menjadi, hal ini tidak lepas dari peran Negara yang saat ini dikendalikan oleh kekuatan modal kapitalis global melalui negara-negara Imperialis dunia.

Sehingga tidak heran jika begitu banyak kebijakan pemerintah Indonesia yang “katanya” bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, namun “nyatanya” malah menjerumuskan rakyat kedalam jurang ketertindasan. Di tahun 2015 contohnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan nomor 78 tentang Pengupahan (PP78/2015). Peraturan ini ditujukan untuk melanggengkan penghisapan dan penindasan kelas pemodal terhadap kelas buruh, dimana penetapan Upah Minimuim baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota (UMP dan UMK) tidak lagi berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seorang buruh melainkan berdasarkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi, selain itu PP78/2015 juga telah mengkebiri hak Serikat Pekerja dalam perundingan penetapan upah minimum. Hal ini jelas bertentangan dengan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.21 tahun 2000 tantang Serikat Pekerja/Buruh dan Konvensi ILO No.87 tentang Kebebasan Berserikat.

Di tengah kontroversi PP78/2015 yang sangat merugikan kaum buruh di seluruh Indonesia tidak terkecuali Sulawesi Tengah, pada tanggal 14 Maret 2017 kemarin Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No.10 tahun 2017 tentang pungutan dan sumbangan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang diberlakukan untuk seluruh orang tua wali, dan Pergub No.10/2017 juga diserukan di semua kabupaten/Kota yang ada di Sulteng tidak terkecuali Daerah yang memiliki program pendidikan gratis seperti Kabupaten Buol. Jika melihat standar UMP Sulawesi Tengah yang masih berada di anggka Rp. 1.807.775 dengan skema penetapan Upah Minimum yang tidak lagi berdasarkan KHL, maka dengan ditetapkannya Pergub No.10/2017 dengan standar pungutan yang berpariasi, jelas akan semakin mempersulit anak seorang buruh untuk mengenyam pendidikan.

Kesadaran Pemuda/Mahasiswa Dalam Memandang Kondisi Sosial.

            Aliansi Muda Peduli Buruh (AMPUH) lahir dari kesadaran Pemuda/Mahasiswa  yang peka menganalisis kondisi socialnya. Di zaman kapitalistik yang segalanya serba mengedepankan modal telah menyulap pola pikir rakyat hari ini menjadi pragmatis, tak ada lagi yang menghargai usaha dan proses. Sebagian besar rakyat (jika tidak dapat dikatakan semuannya) mengharapkan hal-hal yang praktis, yang belum tentu menguntungkan bagi rakyat itu sendri, tetapi sudah pasti menguntungkan bagi segelintir orang yang memiliki modal dalam skala besar. Seperti halnya praktek Politik Upah Murah, yang tak ubahnya mengembalikan peradaban manusia kezaman perbudakan, dimana para budak tidak mendapatkan upah selain ‘makan’ untuk bertahan hidup agar tetap dapat diperbudak demi keuntungan tuan budaknya. Di zaman modern yang katanya kaum budak telah dibebaskan dari perbudakan, kini menjelma menjadi kaum buruh yang diberi upah murah yang jika dihitung hanya cukup untuk ‘makan’. Inilah praktek Politik Upah Murah atau Perbudakan Modern.

Sementara itu rezim Jokowi-JK yang menghamba pada kekuatan modal asing Trinitas IMF (International Monetery Fund) World Bank (Bank Dunia) dan WTO (World Trade Organization) yang menganut system ekonomi Neo-Liberal, tidak dapat diharapkan untuk mengangkat derajat 51% penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan (berdasarkan standar World Bank) untuk disejahterakan, sedangkan pengangguran masih membludak yaitu sebanyak 7,02 juta jiwa. Tenaga kerja muda usia 15 sampai 24 tahun adalah jumlah jauh lebih tinggi dari angka rata-rata pengangguran secara nasional. Mahasiswa yang baru lulus dari universitas dan siswa sekolah kejuruan dan menengah mengalami kesulitan menemukan pekerjaan di pasar kerja nasional. Pun rakyat yang hanya memiliki ijazah sekolah dasar saja sangat tinggi, yaitu 997.554 orang. Maka tidak heran jika ada begitu banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang memilih bermigrasi ke negara lain sekedar untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk saat ini terdata (Legal) sekita 7 juta jiwa WNI yang sedang mengais rejeki di Luar Negeri, sedangkan yang Ilegal lebih tinggi dari jumlah TKI Legal.

Alih-alih membuka lapangan kerja di dalam negeri, rezim Jokowi-JK malah memfokuskan penggunaan APBN 2017 untuk pembangunan Infrastruktur di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Marauke, Mulai dari pelebaran jalan, pembangunan jalan Tol, jembatan, pembangunan bandara Internasional, pelanuhan Internasional dan lain-lain yang menghabiskan dana APBN sekitar Rp.378,7 Triliun. Yang sumber dananya di dapat dari, selain pajak juga dari hutang luar negeri (IMF dan World Bank).

Untuk siapa pembangunan Infrastruktur itu ? Benarkah kaum buruh dan rakyat tertindas lainnya membutuhkan semua Infrastruktur itu ? TIDAK!!! Semua itu diperntukan bagi kelas kapitalis untuk mempermulus distribusi modal hingga ke pelosok daerah yang ada di Indonesia.

Dari kondisi inilah yang mendorong pemuda/mahasiswa yang sadar menyatukan diri kedalam sebuah wadah perjuangan bersama rakyat tertindas untuk menyuarakan hak-hak kaum tertindas. Melalui momentum May Day 2017, sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang menyebut dirinya “AMPUH” berkomitmen untuk memperjuangkan hak kaum buruh dan rakyat lainnya dalam bentuk pengawalan ketat kebijakan pemerintah agar tepat sasaran dalam hal memajukan kesejateraan rakyat. Tidak cukup hanya sampai disitu, AMPUH juga berkomitmen untuk memajukan kesadaran buruh dan rakyat lainnya baik secara ekonomis maupun politis, agar tidak lagi dengan mudah menerima hal-hal yang praktis yang pada akhirnya merugikan kaum buruh dan rakyat lainnya hingga menghantarkan mereka ke depan pintu gerbang kemiskinan dan kemelaratan.

Karenanya Aliansi Muda Peduli Buruh (AMPUH) menyeruhkan tuntutan:

1.Lawan Kebijakan Ekonomi Politik Kapitalisme dan Bangun Kekuatan Ekonomi Alternatif Berbasis Kerakyatan;

2.Cabut PP 78/2015 Tentang Pengupahan;

3.Dorong Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perburuhan dan Ormas Gerakan;

4.Hentikan Diskriminasi Terhadap Pekerja Perempuan;

5.Hentikan Union Busting;

6.Berikan Jaminan Transformatif Kepada Seluruh Rakyat;

7.Tolak Pergub Nomor 10 Tahun 2017;

8.Transparansi Seleksi Pegawai Non ASN;

9.Pengawasan Ketat Terhadap Investasi.

Nara Hubung:

Korlap: Zulkifly Lamading (082261078948)

Wakorlap: Kasim Dahlan (082346109713)

AMPUH : SPR, IMM, PRP, HMI, GP.BURU

Read More